THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT THROUGH THE SIMPELAKU APPLICATION IN THE PROCESS OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICES IN CIANJUR REGENCY
Abstract
Authors
How to Cite
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
References
Books
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
Bandur, A. (2019a). Penelitian Kualitatif Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. Mitra Wacana Media.
Bandur, A. (2019b). Penelitian Kualitatif Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan NVivo 12 Plus. Mitra Wacana Media.
Darmalaksana, W. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media.
Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi.
Muharam, R. L. (2020). Cianjur Dari Masa Kemasa (Fakta Sejarah dan Cerita Rakyat).
Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Cakra Books.
Nurmandi, A., Kurniasih, D., Supardal, & Kasiwi, A. N. (2020). Teknologi Informasi Pemerintahan. UMY Press.
Rachman, M. (2021). Manajemen Pelayanan Publik. Tahta Media Group.
Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Scientific Journals
Hadi, F. U., Yuniningsih, T., & Larasati, E. (2023). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Dukcapil Smart Di Kabupaten Bantul. Journal of Public Policy and Management Review, 12(3).
Oriza, N., Kusumadewi, R., & Abdal. (2022). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Layanan Sitepak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial, 20(3), 64–72.
Pradana, F. H. (2022). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
Putri, E. M. (2023). Penerapan E-Government melalui Aplikasi Kependudukan Online (Sipaduko) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Rahmudina, F. (2021). Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(1).
Reksa, A. (2018). Efektivias Penerapan E-Kelurahan Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Universitas Jenderal Achmad Yani.
Sitompul, N. R., & Widiyarta, A. (2023). Penerapan Aplikasi Salaman (Selesai dalam Genggaman) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1).
Zainuddin, M. (2019). Efektivitas Penerapan E-Government di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Journal of Government and Political Studies, 2(2).
Regulation
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika)
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Perangkat Daerah
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2020 pasal 27 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 93 Thun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 pasal 45 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah