KEDUDUKAN DAN KONSEP KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN SIMPAN PINJAM MENURUT UNDANGG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Taufiq Alamsyah

Abstract


Lembga keuangan mikro merupakan salah satu instrumen  penting dalam ekonomi masyarakat. Keuangan mikro dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta investasi dengan prosedur yang sederhana dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan pemeparan bagaimana keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia serta telaah terkait lembaga keuangan mikro dari perspektif  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penyajian artikel ini terbagi menjadi empat bagian utama, (1) konsep dan definisi keuangan mikro, (2) sejarah perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, (3) lembaga keuangan mikro yang saat ini terdapat di Indonesia, dan (4) telaah terkait Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa begitu beragamnya jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia  yang berdasarkan heterogenitas masyarakat. Peraturan dan legalitas amat dibutuhkan untuk memperkuat peran lembaga ini. Pemaparan kajian tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia diharapkan dapat memperluas wawasan kita tentang peran lembaga ini dalam proses pembangunan dan konsep pengembangan di masa yang akan datang.


Full Text:

PDF

References


Ashari, Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya, Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani 70 Bogor 16161, Juni 2006.

Budi Hermana, Wardoyo, Teddy Oswari, Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Gunadarma University.

Rachmat Hendayanadan Sjahrul Bustaman, Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor.

Yopi Saleh dan Yayat Hidayat, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan, Peneliti Sosial Ekonomi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Kota TidoreKepualauan, Provinsi Maluku Utara, 2011.

B. Sumber Buku

Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Teori, Kritik, dan Praktik), Jakarta : Raja Grafindo Persada,2009

________ “Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara,”disertasi. Jakarta, 1986.

________ “Aspek Hukum Keuangan Negara pada Perseroan Terbatas yang Sahamnya Antara Lain Dimiliki oleh Negara,” Jakarta, 2002.

Arief Sidharta, Hukum dan Logika, Bandung: PT. Alumni, 2013

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Cet. Ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. 2008. Badan Hukum Http://www.jimly.com/. Akses, 21April 2015

A. Hamid S. Attamimi, “Pengertian Keuangan Negara,” Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XI, Mei 1981.

Ali, Chaidir. Badan Hukum. (Bandung: Alumni.1991).

Chairuman Passaribu, Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,1993)

Faisal Baasir, Pembangunan dan Krisis : Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Hamzah, Andi. Kamus Hukum. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986)

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung, Nusa Media)

Harun Al Rasid, “Pengertian Keuangan Negara,” Majalah Keuangan, Jakarta 1979.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta; 2009.

Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam, (Bandung,Latifah Press IAILM&Yayasan Prof, Dr. Juhaya Praja).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia “Penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan”. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Jakarta

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-MPd.

Krishnamurti, Pengembangan Keuangan Mikro dan Penaggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel-Th II-No.2-April 2003.

Krishnamurti, Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005

Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia 2007

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999.

Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk badan hukum di Indonesia), Bogor : Ghalia Indonesia 2010

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti 2001

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2003.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salim, S. 2010 Perkembangan Teori dalam Ilmu hukum, Rajwali Pers.Jakarta

Sunaryo 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudaryanto, T dan M. Syukur. 2002. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Hal 101-121. Dalam Sudaryanto I W. Rusastra, A. Syam dan M. Ariani (Eds). Analisis Kebijaksanaan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No. 22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Suharjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, Rajawali), 1985.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penilitian Hukum, UI, 1986.

Usman, S., W.I. Suharyo, B. Sulaksono, M.S Mawardi, N. Toyamah, dan Akhmadi.2004. Keuangan Mikro untuk masyarakat miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.2004

Wijono,W. 2005. Pemberdayaan lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah satu Pilar Sistem Kuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemsikinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Kementerian Dalam Negeri 2007.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

Peraturan Menteri Keuangan No. 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN. No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, LN. No. 12 Tahun 2013, TLN No.5394.




DOI: https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i2.107

Article Metrics

Abstract view : 58 times
PDF - 23 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


________________________________________________

Neo Politea: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara - EISSN: 2775-1007

Address: Jl. Cisaranten Kulon No.140, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293